PANDEGLANG – Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2027 harus selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
“Ini penting agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) benar-benar menjawab kebutuhan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Wabup Iing Andri Supriadi saat menutup kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Bupati Pandeglang tentang Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Hotel Mutiara Carita, Jumat malam (30/10/2026).
Menurut Wabup Iing, keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran yang matang. Oleh karena itu, penyusunan RKA menjadi tahapan penting yang harus diperhatikan sebelum memasuki proses pembahasan hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menjelaskan, seluruh perencanaan anggaran OPD harus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sektor pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan pondok pesantren.
“Saya minta seluruh kepala OPD bersama Bappeda dapat menyinkronkan dan menyelaraskan setiap perencanaan anggaran dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, program yang disusun dapat sesuai dengan harapan masyarakat karena pada akhirnya anggaran tersebut diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat,” tegas Iing.
Untuk itu, Iing berharap kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk memberikan pemahaman mengenai pedoman teknis penyusunan RKA-SKPD, tetapi juga menjadi momentum untuk menyatukan persepsi serta memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027.
“Saya berharap seluruh materi dan arahan yang telah disampaikan dalam kegiatan ini dapat dipahami dan diterapkan oleh masing-masing perangkat daerah dalam proses penyusunan RKA. Dengan begitu, perencanaan anggaran dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Wabup Iing juga menyadari bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan. Namun, di sisi lain, kebutuhan pembangunan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus berkembang.
Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah agar lebih cermat dan selektif dalam menentukan skala prioritas anggaran. Setiap program yang direncanakan harus memiliki urgensi, memberikan dampak, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
“Kita harus semakin cermat dalam menetapkan prioritas. Anggaran harus diarahkan pada program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, serta memberikan manfaat nyata sesuai dengan visi dan misi kepala daerah,” ujarnya.(Man)













