Berita

Pelaksanaan Pilkades Dipertanyakan, Aktivis Banten: Warga Butuh Kepastian

119
×

Pelaksanaan Pilkades Dipertanyakan, Aktivis Banten: Warga Butuh Kepastian

Sebarkan artikel ini

PANDEGLANG- Pelaksaan pemilihan kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Pandeglang dipertanyakan. Soalnya, sebanyak 133 kepala desa (Kades) akan habis masa jabatannya pada Agustus 2027 mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perisai Pembela Aspirasi Masyarakat (Perpam) Provinsi Banten Erland Felany Fazry mendesak agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang segera memastikan pelaksanaan pilkades tersebut.

“Masyarakat juga butuh kepastian pilkades serentak tersebut, pertanyaan tersebut merupakan hal yang wajar karena masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai proses demokrasi di tingkat desa,” kata Erland, Selasa (27/10/2026).

Untuk itu, ia berharap, pemerintah daerah memastikan komunikasi publik berjalan dengan baik, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa. Dengan demikian, masyarakat tidak menerima informasi yang simpang siur atau terjebak dalam spekulasi mengenai jadwal pemilihan maupun kemungkinan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

“Pemerintah tidak perlu menghindari pertanyaan masyarakat. Justru, kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat keterbukaan informasi. Apabila jadwal belum dapat ditetapkan, jelaskan apa penyebabnya dan bagaimana perkembangan koordinasi yang sedang dilakukan. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Untuk itu, kata Erland, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurutnya, meskipun pelaksanaan Pilkades harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, masyarakat tetap berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai arah kebijakan dan tahapan persiapannya.

“Kami memahami bahwa pemerintah daerah harus berpedoman pada regulasi yang berlaku. Namun, jangan sampai masyarakat terus berada dalam ketidakpastian tanpa mendapatkan penjelasan yang konkret,” ujar Erland.

Ia menegaskan, kepastian Pilkades bukan semata-mata persoalan pergantian kepala desa, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, keberlangsungan tata kelola pemerintahan desa, serta hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya.

Menurut Erland, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan desa perlu mengambil langkah proaktif. Dengan segera melakukan pemetaan terhadap desa-desa yang masa jabatan kepala desanya akan berakhir, mempersiapkan kebutuhan anggaran, menyusun perencanaan tahapan Pilkades, serta memperkuat koordinasi dengan Bupati, bagian hukum pemerintah daerah, dan Kementerian Dalam Negeri.

“DPMPD jangan hanya menunggu. Persiapan administratif, pemetaan desa, kebutuhan anggaran, dan koordinasi harus terus berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Terkait adanya kepala desa yang berharap masa jabatannya diperpanjang apabila Pilkades belum dapat dilaksanakan, Erland menilai aspirasi tersebut perlu didengar, tetapi keputusan akhirnya harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Ia mengingatkan bahwa belum adanya jadwal Pilkades tidak serta-merta menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa. Setiap kebijakan mengenai masa jabatan harus memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikuti mekanisme yang ditentukan oleh peraturan.

“Pada prinsipnya, kami menghormati aspirasi para kepala desa. Namun, persoalan perpanjangan masa jabatan tidak boleh hanya didasarkan pada harapan atau keinginan pihak tertentu. Semuanya harus memiliki dasar hukum yang sah, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pemerintahan desa,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Muslim Taufik mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan sebab masih menunggu juklas juknis pilkades tersebut.

“Kalau untuk persiapkan kebutuhanya kita lakukan, salah satunya kita sudah persiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk pelaksanaanya,” kata Muslim.

Kata Muslim, untuk pelaksanaan pilkades kalau tidak ada perubahan akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober, sebab kepala desa habis masajabatannya pada bulan Agustus.

“Pada sekitar bulan Maret atau April tahapannya harus dilakukan kalau pelaksannya sekitar bulan Oktober nanti, sebab tahapannya juga panjang. Tapi sekali lagi kita masih menunggu kepastian dari pusat atau arahan dari pusat, takut nanti kalau ada perubahan,” (Man)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page