Berita

Kumala Pandeglang Soroti Studi Banding DPRD: Anggaran dan Output Kegiatan Harus Transparan

59
×

Kumala Pandeglang Soroti Studi Banding DPRD: Anggaran dan Output Kegiatan Harus Transparan

Sebarkan artikel ini

BANTEN REAL – Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Pandeglang menyoroti pelaksanaan kegiatan studi banding Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan pada pekan lalu.

Kegiatan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tersebut dinilai perlu disertai keterbukaan informasi mengenai proses perencanaan, penggunaan anggaran, hingga hasil konkret yang diperoleh.

Ketua Kumala Perwakilan Pandeglang, Sahrul Muhtarom, menyampaikan bahwa studi banding sebagai bagian dari aktivitas kelembagaan DPRD semestinya memiliki tujuan yang jelas, terukur, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda perjalanan dinas atau rutinitas kelembagaan, melainkan harus mampu menghasilkan rekomendasi, referensi kebijakan, serta tindak lanjut yang relevan dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Pandeglang.

“Kami tidak mempersoalkan kegiatan studi banding sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD. Namun, yang menjadi perhatian kami adalah sejauh mana kegiatan tersebut memiliki urgensi, relevansi, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran daerah hanya habis untuk perjalanan dinas, sementara hasil dan tindak lanjut kegiatannya tidak diketahui publik,” tegas Sahrul.

Ia juga mempertanyakan bagaimana proses perencanaan kegiatan tersebut dilakukan, mulai dari dasar pengusulan, identifikasi kebutuhan, penentuan daerah tujuan, hingga mekanisme pengalokasian anggarannya.

Menurut Sahrul, publik memiliki hak untuk mengetahui apakah studi banding tersebut telah direncanakan berdasarkan kebutuhan kelembagaan dan persoalan strategis yang dihadapi Kabupaten Pandeglang, atau hanya menjadi agenda rutin tanpa indikator keberhasilan yang jelas.

“Perlu dijelaskan kepada masyarakat, apa yang menjadi dasar pelaksanaan studi banding tersebut? Apa urgensinya, siapa yang menginisiasi, berapa anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan, serta apa indikator keberhasilan dari kegiatan tersebut? Ini merupakan pertanyaan mendasar yang seharusnya bisa dijawab secara terbuka oleh DPRD,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kumala Perwakilan Pandeglang mendorong DPRD Kabupaten Pandeglang untuk membuka informasi mengenai penggunaan anggaran kegiatan studi banding, termasuk total anggaran, rincian komponen belanja, jumlah peserta, biaya perjalanan, akomodasi, serta dokumen pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Sahrul menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat.

“Anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat yang bersumber dari keuangan daerah. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ketika anggaran dibelanjakan, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai penggunaannya,” ungkapnya.

Kumala juga menyoroti pentingnya kejelasan output atau hasil kegiatan. Menurut Sahrul, setiap kegiatan yang menggunakan APBD harus memiliki capaian yang dapat diukur dan dievaluasi.

Hasil studi banding semestinya dituangkan dalam laporan kegiatan yang memuat substansi pembelajaran, rekomendasi, perbandingan kebijakan, serta rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan sesuai kewenangan DPRD.

“Pertanyaan kami sederhana, setelah studi banding selesai, apa yang dibawa pulang untuk masyarakat Pandeglang? Apakah ada rekomendasi kebijakan, hasil kajian, atau langkah konkret yang akan ditindaklanjuti? Jangan sampai hasil kegiatan hanya berupa laporan perjalanan dan dokumentasi foto tanpa dampak yang jelas terhadap fungsi dan kinerja DPRD,” kata Sahrul.

Ia menambahkan, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat harus mampu menunjukkan bahwa setiap kegiatan kelembagaan memiliki korelasi dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam mendorong kebijakan pembangunan, memperkuat pengawasan, serta memastikan penggunaan APBD berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Kumala Perwakilan Pandeglang menilai bahwa keterbukaan informasi mengenai kegiatan tersebut sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Atas dasar itu, Kumala Perwakilan Pandeglang mendorong DPRD Kabupaten Pandeglang untuk memberikan penjelasan dan membuka informasi kepada masyarakat terkait:

1. Dasar hukum dan urgensi pelaksanaan studi banding.

2. Proses perencanaan dan mekanisme pengusulan kegiatan.

3. Daerah serta instansi yang menjadi tujuan studi banding.

4. Total alokasi dan realisasi anggaran beserta rincian penggunaannya.

5. Jumlah peserta dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan.

6. Output, rekomendasi, serta laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

7. Rencana tindak lanjut dan implementasi hasil studi banding terhadap kebijakan pembangunan daerah.

“Kami berharap DPRD Kabupaten Pandeglang tidak alergi terhadap kritik dan pertanyaan publik. Justru keterbukaan merupakan bentuk komitmen lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan amanah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap penggunaan APBD memiliki manfaat yang jelas, bukan sekadar menggugurkan agenda kelembagaan,” tutup Sahrul.

Kumala Perwakilan Pandeglang menegaskan bahwa kontrol sosial merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebab, ukuran keberhasilan sebuah kegiatan bukan terletak pada terlaksananya perjalanan dinas, melainkan pada sejauh mana hasilnya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, penguatan fungsi kelembagaan, dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page